David Fernanda Putra
Kudus - Selasa (03/10) Dalam rangka menuju reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) mengadakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada Triwulan III (B09) yang diselenggarakan secara virtual dan di ikuti oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kudus guna membahas evaluasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dilaksanakan di Aula atas Rutan Kudus guna mempersiapkan data dukung pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM.
Dalam hal ini, Kepala Biro Perencanaan Kemenkumham RI berkoordinasi untuk upaya pembaruan dan peningkatan kualitas pelayanan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Indonesia demi terciptanya birokrasi yang bersih dan pemberian layanan yang maksimal kepada masyarakat.
"Agar lebih ditekankan lagi untuk semua anggota tim kelompok kerja (pokja) WBK/WBBM ini agar selalu berkoordinasi satu sama lain agar tidak terjadi salah paham dalam pengunduhan data dukung, " ucap Ida Asep Somara selaku Kepala Biro Perencanaan.
Moh. Riza Aliyafi selaku ketua Tim ZI Rutan Kudus menambahkan bahwa semua pembaruan inovasi dalam pembangunan ZI agar terealisasikan oleh masing-masing tim Pokja.
"Untuk seluruh tim Pokja agar dapat merealisasikan program inovasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya dan ditingkatkan untuk pelayanan publik, " ujar Riza.
Dengan adanya rapat ini, diharapkan kelompok kerja Zona Integritas Rutan Kudus dapat bersinergi antar kelompok kerja dalam pemenuhan data dukung guna meraih predikat WBK dan WBBM sebagai bukti komitmen dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan efisien dalam pelayanan publik serta terbebas dari praktik korupsi dengan menanamkan nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI).
Lukman Hakim 
Suhendi 
Narsono Son 
YOWAN 
